‘Obat Kuat’ e-Commerce

JAKARTA — Pemerintah siap memberi kemudahan pendanaan dan perpajakan guna menciptakan 1.000 technopreneur dengan target valuasi bisnis e-commerce atau perdagangan elektronik dalam negeri US$130 miliar pada 2020.

Adapun nilai perdagangan e-commerce pada 2015 baru mencapai 13,8% dari target itu, yakni di kisaran US$18 miliar—US$19 miliar. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan paket kebijakan Ekonomi XIV berisi peta jalan sistem perdagangan elektronik.

Harapannya, paket itu bakal memudahkan para technopreneur dan start-up bidang e-commerce dalam menjalankan bisnisnya, yang selama ini diketahui memiliki risiko tinggi.

Delapan fokus kebijakan yang dimudahkan yaitu perihal pendanaan, perpajakan, perlindungan konsumen, pendidikan SDM, logistik, infrastruktur komunikasi, keamanan, dan manajemen pelaksanaan program.

Dalam hal perpajakan, pemerintah memberi insentif dengan pengurangan pajak bagi investor lokal yang investasi di start-up serta penyederhanaan izin/prosedur bagi start-up e-commerce yang omzetnya di bawah Rp4,8 miliar dengan PPh final sebesar 1%.

“Regulasi itu dijadwalkan selesai pada Januari 2017. “Kami khawatir kalau enggak diatur, malah susah,” kata Darmin, Kamis (10/11).

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyatakan pemerintah masih mengkaji besaran dana bantuan dan bentuk dukungan yang bakal diberikan oleh pemerintah untuk sejumlah start-up po tensial.

“Bisa berupa subsidi atau hibah, bisa kombinasi dari keduanya. Sumber pendanaannya bisa dari APBN, bisa juga dari penerimaan negara bukan pajak. Ini yang sedang disiapkan.”

Kemenkominfo juga menyiapkan dana bantuan berupa pinjaman untuk pelaku e-commerce dalam bentuk universal service obli ga tion (USO). Arahnya, USO akan fokus untuk pembiayaan start-up yang eligible di sejumlah wilayah ter luar, terdepan dan tertinggal di Indonesia.

Rudiantara menjanjikan 31 inisiatif yang merupakan pokok turunan dari delapan poin utama paket kebijakan, aturannya dapat rampung pada Januari 2017.

MENANTI REGULASI

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia mendesak agar pemerintah memperjelas regulasi e-commerce, terutama berkaitan dengan sistem pembiayaan sehingga pemain mendapatkan kepastian untuk menjalankan bisnisnya di Indonesia.

Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Hipmi, mengatakan regulator harus mengatur seluruh pemain e-commerce yang jum lahnya semakin banyak baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dia me nga takan salah satu regulasi yang harus diatur pemerintah di antaranya adalah sistem pem biayaan terhadap e-commerce yang selama ini dianggap tidak transparan.

Sementara itu, Senior Vice President Media & Digital Business Telkom Joddy Hernady me nga takan, Telkom dan sejumlah BUMN berencana melakukan edukasi agar seluruh UKM go online di seluruh Indonesia.

“Tapi masalahnya sekarangkan masih banyak UKM yang belum siap go online. Mereka ke ba nyakan belum paham soal Internet, chatting dan lainnya.”

Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indo ne sia (idEA) Aulia Ersyah Ma rin to mengatakan Paket Ke bi jak an XIV su dah se suai dengan
harapan pelaku usaha.

Menurut Aulia, kenaikan nilai e-commerce Indonesia pada tahun depan bakal berada di kisaran 30%—40%.

sumber: http://koran.bisnis.com/read/20161111/244/601460/obat-kuat-e-commerce

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s