Implementasi Network Sharing Perlu Syarat

bts-indonesiaJakarta – Wacana berbagi jaringan (network sharing) antaroperator telekomunikasi yang telah diwacanakan oleh pemerintah bertujuan untuk menciptakan efisiensi industri serta meningkatkan kemampuan daya beli konsumen. Meski demikian, penerapannya perlu memenuhi tiga syarat, yaitu kematangan jaringan (mature network) yang menjangkau ke setiap wilayah NKRI, gap yang rendah terhadap kepemilikan jaringan (low coverage gap) antaroperator, serta tidak ada operator dominan (no operator domination).

Ahli Ekonomi Industri Universitas Gajah Mada (UGM) Fahmi Radhi mengatakan, dengan pemenuhan iga syarat utama tersebut, network sharing akan sukses diimplementasikan. Sebab, dengan kondisi seperti itu, posisi tawar antaroperator lebih setara, serta kemampuan melayani konsumen pun menjadi telah seimbang.

Dia mengingatkan, dalam kondisi jaringan belum matang, kebijakan yang mewajibkan (mandatory) penerapan network sharing justru dikhawatirkan akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Network sharing hanya akan menguntungkan bagi operator yang tidak memiliki kecukupan jaringan hingga pelosok Tanah Air. Sedangkan operator pemilik jaringan terbanyak justru akan dirugikan.

“Misalnya, Telkomsel pemilik satu-satunya base tranceiver station (BTS) di Wilayah Papua yang akan digunakan sebagai network sharing oleh pesaingnya, tentu akan dirugikan. Lantaran, Telkomsel harus menanggung biaya investasi (capex) dan biaya operasional (opex) jaringan. Sementara, pesaingnya sebagai pengguna jaringan, hanya menanggung biaya interkoneksi saja,” kata Fahmi di Jakarta, Kamis (15/9).

Karena itu, dia mengingatkan pemerintah untuk memenuhi tiga syarat di atas sebelum mengimplementasikan network sharing. Fahmi pun sempat menyinggung rencana penurunan tarif interkoneksi 26% mulai 1 September lalu yang akhirnya ditunda karena bisa merugikan Telkomsel. Sebab, penetapannya kurang memperhitungkan biaya investasi dan operasional yang dikeluarkan oleh Telkomsel.

“Dalam kondisi tersebut, jika kebijakan network sharing diimplementasikan justru berpotensi menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat. Karena, ada pelaku usaha yang dirugikan oleh penerapan kebijakan tersebut,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Fahmi, implementasi network sharing dalam kondisi sekarang juga berpotensi akan menghambat pembangunan jaringan telekomunikasi yang lebih luas. Padahal, penambahan jaringan itu masih sangat dibutuhkan untuk menjangkau terutama di kawasan terpencil.

Dia memperkirakan, Indonesia saat ini masih kekurangan sekitar 551 ribu BTS untuk bisa menjangkau konsumen di seluruh pelosok wilayah Indonesia. Investasi pembangunan jaringan tersebut termasuk berisiko tinggi karena potensi pengembalian modalnya kecil (high risk-low return), sebagian besar operator dipastikan enggan membangun jaringan selama masih bisa menggunakan jaringan operator lain melalui skema network sharing.

Karena itu, jika tiga syarat utama network sharing belum terpenuhi, Fahmi pun berpendapat, penetapan tarif interkoneksi sebaiknya diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar berdasarkan pemintaan dan penawaran dalam skema business-to-business. Sedangkan untuk meningkatkan pembangunan jaringan yang lebih luas, pemerintah seharusnya mewajibakan semua operator untuk secara bersama-sama membangun jaringan yang akan digunakan dalamnetwork sharing untuk menjaga persaingan sehat di industri telekomunikasi Tanah Air.

“Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) juga perlu melakukan pengawasan dalam implementasi network sharing,” ungkap dia.

Persaingan Sehat
Di sisi lain, Chairman Mastel Institute Nonot Harsono mengungkapkan, implementasi network sharing merupakan inisiatif pemerintah demi menciptakan persaingan usaha yang sehat pada industri telekomunikasi. Tujuannya supaya masyarakat memiliki daya beli yang baik, serta dapat menikmati layanan telekomunikasi yang maksimal.

“Konsolidasi antaroperator itu bertujuan supaya menciptakan persaingan yang sehat. Sebab, saat ini yang dominan itu hanya satu operator saja. Jadi, kemungkinan untuk persaingan yang sehat itu sangat kecil. Jadi, kita dorong network sharing supaya terjadi persaingan yang sehat dan berimbang,” ungkapnya.

Nonot juga menjelaskan, yang dimaksudkan dengan network sharing bukan berarti operator-operator yang kecil hanya menumpang jaringan kepada operator yang besar, seperti Telkomsel. Tetapi, di antara operator, misalnya antara Indosat, XL, dan Tri melakukan berbagi (sharing) jaringan. Dengan begitu, operator yang kecil akan dapat mempunyai daya saing yang kuat dan bisa membangun jaringan hingga ke pelosok Tanah Air.

“Jadi, pemahaman yang terjadi di masyarakat selama ini salah. Mereka berpikir bahwa kalau terjadi network sharing, nanti operator kecil numpang di jaringan operator besar. Bukan itu yang dimaksud. Tetapi, di antara operator yang kecil, mereka konsolidasi,” jelas dia.

Lebih lanjut, Nonot juga meminta pemerintah sebagai regulator untuk memberikan insentif kepada operator kecil berupa izin untuk network sharing. Jika diberikan insentif, kemampuan operator kecil akan menjadi berbambah kuat.

“Dengan demikian, mereka bisa diminta atau ditekan untuk membangun jaringan bersama. Insentifnya itu adalah dibolehkan sharing. Kalau nanggung sendiri cukup berat,”

 

Sumber: http://www.beritasatu.com/digital-life/386021-implementasi-network-sharing-perlu-3-syarat.html

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s